Menyikapi menjamurnya aplikasi standalone milik pemerintah, serta keharusan masyarakat untuk menggunakan beragam aplikasi untuk tujuan berbeda-beda, dipadu dengan kurang efektifnya upaya sosialisasi, serta rumitnya koordinasi antar institusi negara di Indonesia, maka low hanging fruit yang masyarakat butuhkan adalah suatu hub pintar (“Smart Assistant”) yang bisa berkomunikasi dengan ratusan apps yang dibuat pemerintah, untuk bantu mencari informasi.
Dengan cara ini, user bisa mengakses informasi dari seluruh aplikasi milik pemerintah. Idealnya sampai melakukan proses interaksi yang dibutuhkan, tanpa harus menginstall aplikasi-aplikasi tersebut terlebih dahulu, atau minimal supaya mendapatkan kejelasan aplikasi apa yang harus ia install.
Persyaratan yang penting untuk segera diterapkan untuk mendukung model hub-and-spoke ini ini adalah mewajibkan semua app yang dibiayai APBN/APBD untuk membuka API untuk koneksi data. Rumah untuk model ini (hub) bisa dibuat di aplikasi eKTP, atau non-govt made.
Model ini tidak ideal, tapi ini cukup fleksibel untuk memfasilitasi strategi transisi ke depannya, mengingat belum terlihat adanya upaya untuk melakukan koordinasi agenda antar instansi, dan pembuatan aplikasi digital masih dianggap sebagai suatu prestasi kerja. (byms)